
Broom Corn Johnnys – Presiden PKS menekankan pentingnya integritas dan reputasi bagi kader yang menempati posisi publik. Ia menyampaikan bahwa setiap kader yang terpilih menjadi pejabat publik harus menjaga nama baik partai dan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Presiden PKS mengingatkan bahwa transparansi, profesionalisme, dan pelayanan publik yang optimal menjadi tolok ukur keberhasilan kader di posisi pemerintahan. Ia menegaskan bahwa target utama partai adalah mencetak pejabat publik yang bersih, bebas dari kasus hukum, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Pendidikan politik dan etika bagi kader terus dilakukan untuk memastikan mereka memahami peran dan tanggung jawab yang diemban. Dia juga mendorong kader untuk selalu menjadi teladan dalam bertindak dan mengambil keputusan, sehingga kepercayaan publik terhadap partai tetap terjaga.
“Baca Juga : Inilah Deretan Perumahan Ekonomis di Kabupaten Muna di Bawah Rp 200 Juta”
Presiden PKS menekankan target zero case bagi kader yang menempati jabatan publik. Artinya, setiap kader diharapkan tidak terlibat masalah hukum, skandal, atau kasus korupsi selama menjalankan tugas. Presiden PKS menegaskan bahwa integritas menjadi faktor utama yang menentukan kualitas kepemimpinan. Partai telah menyiapkan berbagai program pembinaan dan pelatihan agar kader memahami standar etika dan profesionalisme yang tinggi. Selain itu, Presiden PKS mengajak seluruh kader untuk saling mengingatkan dan membimbing agar setiap tindakan yang diambil sesuai dengan prinsip partai dan kepentingan publik. Dengan target zero case, diharapkan partai dapat menghasilkan pejabat publik yang dipercaya masyarakat dan mampu memberikan pelayanan yang adil, transparan, dan akuntabel.
Presiden PKS juga menekankan pentingnya pendidikan dan pembinaan bagi kader sebelum menempati posisi publik. Program pembinaan mencakup pemahaman etika, manajemen pemerintahan, dan pelayanan publik. Presiden PKS percaya bahwa kader yang terdidik dengan baik akan mampu menjalankan tugas dengan profesional dan bertanggung jawab. Pembinaan ini bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran dan menjaga reputasi partai. Selama proses pendidikan, kader diajarkan bagaimana menghadapi tekanan politik dan sosial dengan bijaksana serta tetap memprioritaskan kepentingan masyarakat. Dia menekankan bahwa investasi dalam pendidikan kader menjadi langkah strategis untuk menciptakan pejabat publik yang berintegritas tinggi dan mampu menginspirasi masyarakat melalui kepemimpinan yang baik.
“Simak juga: Istri Onad Dinyatakan Negatif Narkoba Setelah Pemeriksaan Intensif”
Dalam arahannya, menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama bagi setiap kader di pemerintahan. Kader diharapkan terbuka dalam pengambilan keputusan dan pelaporan keuangan, serta siap menerima evaluasi dari masyarakat maupun partai. Presiden PKS menyampaikan bahwa keterbukaan ini bukan hanya meningkatkan kepercayaan publik tetapi juga mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Partai aktif memonitor kinerja kader melalui mekanisme internal untuk memastikan prinsip-prinsip ini dijalankan. Dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, Presiden PKS percaya pejabat publik yang berasal dari kader partai dapat menjadi teladan dalam etika pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional.
Presiden PKS berharap kader yang menjadi pejabat publik mampu mempertahankan reputasi partai melalui kerja nyata dan pelayanan berkualitas. Ia menekankan pentingnya loyalitas, integritas, dan profesionalisme agar setiap kader dapat menghadapi tantangan politik dan sosial dengan bijaksana. Presiden PKS juga mendorong kader untuk terus belajar, beradaptasi dengan perubahan, dan berinovasi dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dengan kualitas kepemimpinan yang tinggi, partai dapat dipercaya masyarakat dan menciptakan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan daerah maupun nasional. Presiden PKS percaya bahwa investasi dalam kader yang beretika dan kompeten menjadi kunci keberhasilan jangka panjang partai serta kontribusi nyata bagi masyarakat.